Rentetan gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan ribuan gempa susulan yang merusak ribuan bangunan, memicu urgensi langkah cepat dari pemerintah pusat. Selain penanganan darurat di lapangan, kini sorotan tertuju pada kebijakan fiskal: dari mana anggaran pemulihan berasal?
Pemerintah mulai mengkaji opsi realokasi anggaran (refocusing) untuk memastikan proses rekonstruksi dan bantuan sosial bagi warga terdampak dapat berjalan tanpa kendala biaya.
Mengoptimalkan Belanja Tak Terduga (BTT)
Langkah pertama yang biasanya ditempuh adalah optimalisasi Dana Siap Pakai (DSP) yang dikelola oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Belanja Tak Terduga (BTT) pada APBD Provinsi maupun Kabupaten terdampak.
Namun, mengingat skala kerusakan yang cukup luas pada infrastruktur publik, dana daerah diprediksi tidak akan mencukupi. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan memiliki opsi untuk melakukan penebalan dana cadangan bencana dalam APBN guna mendukung pemulihan jangka panjang.
Opsi Pemangkasan Anggaran Non-Prioritas
Pengamat ekonomi menyarankan pemerintah untuk melakukan strategi refocusing anggaran, mirip dengan yang dilakukan saat masa pandemi. Beberapa pos yang berpotensi direalokasi antara lain:
-
Pengurangan Perjalanan Dinas: Memangkas biaya rapat di luar kantor dan perjalanan dinas kementerian/lembaga yang tidak mendesak untuk dialihkan ke dana rekonstruksi rumah warga.
-
Penundaan Proyek Non-Strategis: Menggeser anggaran proyek fisik di daerah lain yang belum mendesak untuk dialihkan pada perbaikan fasilitas publik di NTT, seperti sekolah, rumah sakit, dan akses jalan yang terputus.
-
Optimalisasi Sisa Anggaran (SILPA): Menggunakan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan untuk mempercepat penyaluran bantuan stimulan rumah rusak (kategori rusak berat, sedang, dan ringan).
Fokus pada Infrastruktur Vital dan Hunian Tetap
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam koordinasinya sering kali menekankan bahwa prioritas utama pascabencana adalah pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi warga yang rumahnya berada di zona merah (rawan longsor/patahan).
Realokasi anggaran ini diharapkan tidak hanya sekadar “tambal sulam”, tetapi mengusung konsep build back better—membangun kembali dengan standar bangunan tahan gempa. Mengingat NTT adalah wilayah yang rawan secara tektonik, investasi pada konstruksi tahan gempa menjadi wajib agar anggaran negara tidak terbuang sia-sia jika gempa kembali terjadi di masa depan.
Menjaga Transparansi di Tengah Darurat
Meski dalam kondisi darurat, para aktivis anti-korupsi mengingatkan agar realokasi anggaran ini tetap menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas. Fleksibilitas anggaran jangan sampai menjadi celah bagi penyimpangan.
“Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang digeser dari pos lain benar-benar sampai ke tangan penyintas gempa di Flores, baik dalam bentuk logistik maupun bantuan dana tunai untuk pembangunan rumah,” ujar salah satu pengamat kebijakan publik.
Sinergi Pusat dan Daerah
Kunci keberhasilan realokasi ini terletak pada sinkronisasi data antara pemerintah daerah (Pemda) NTT dengan kementerian terkait. Data kerusakan yang akurat akan menentukan besaran anggaran yang perlu digeser agar tepat sasaran dan tepat guna.
Dengan dukungan anggaran yang kuat dan distribusi yang cepat, diharapkan masyarakat Flores dapat segera bangkit, dan aktivitas ekonomi serta pendidikan di wilayah tersebut dapat kembali normal dalam waktu singkat.